Pendidikan di Jaman Kolonial Belanda

Pendidikan selama kolonial Belanda dapat dibagi kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Pada masa VOC, merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Berbeda dengan kondisi di negeri Belanda sendiri dimana lembaga pendidikan dikelola secara bebas oleh organisasi-organisasi keagamaan, maka selama abad ke-17 hingga 18 M, bidang pendidikan di Indonesia harus berada dalam pengawasan dan kontrol ketat VOC. Jadi, sekalipun penyelenggaraan pendidikan tetap dilakukan oleh kalangan agama (gereja), tetapi mereka adalah berstatus sebagai pegawai VOC yang memperoleh tanda kepangkatan dan gaji. Dari sini dapat dipahami, bahwa pendidikan yang ada ketika itu bercorak keagamaan (Kristen Protestan). Hal ini juga dikuatkan dari profil para guru di masa ini yang umumnya juga merangkap sebagai guru agama (Kristen). Dan sebelum bertugas, mereka juga diwajibkan memiliki lisensi (surat izin) yang diterbitkan oleh VOC setelah sebelumnya mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh gereja Reformasi.

Kondisi pendidikan pada jaman VOC juga tidak melebihi perkembangan pendidikan di jaman Portugis atau Spanyol. Pendidikan diadakan untuk memenuhi kebutuhan para pegawai VOC dan keluarganya di samping untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah terlatih dari kalangan penduduk pribumi. VOC memang mendirikan sekolah-sekolah baru selain mengambil alih lembaga-lembaga pendidikan yang sebelumnya berstatus milik penguasa kolonial Portugis atau gereja Katholik Roma. Secara geografis, pusat pendidikan yang dikelola VOC juga relatif terbatas di daerah Maluku dan sekitarnya. Di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, VOC memilih untuk tidak melakukan kontak langsung dengan penduduk, tetapi mempergunakan mediasi para penguasa lokal pribumi. Walaupun ada, itu hanya berada di pusat konsentrasi pendudukannya yang ditujukan bagi para pegawai dan keluarganya.

Secara umum sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Pendidikan Dasar

Berdasar peraturan tahun 1778, dibagi kedalam 3 kelas berdasar rankingnya. Kelas 1 (tertinggi) diberi pelajaran membaca, menulis, agama, menyanyi dan berhitung. Kelas 2 mata pelajarannya tidak termasuk berhitung. Sedangkan kelas 3 (terendah) materi pelajaran fokus pada alphabet dan mengeja kata-kata. Proses kenaikan kelas tidak jelas disebutkan, hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Pendidikan dasar ini berupaya untuk mendidik para murid-muridnya dengan budi pekerti. Contoh pendidikan dasar ini antara lain Batavische school (Sekolah Betawi, berdiri tahun 1622); Burgerschool (Sekolah Warga-negara, berdiri tahun 1630); Dll.

(2) Sekolah Latin

Diawali dengan sistem numpang-tinggal (in de kost) di rumah pendeta tahun 1642. Sesuai namanya, selain bahasa Belanda dan materi agama, mata pelajaran utamanya adalah bahasa Latin. Setelah mengalami buka-tutup, akhirnya sekolah ini secara permanent ditutup tahun 1670.

(3) Seminarium Theologicum (Sekolah Seminari)

Sekolah untuk mendidik calon-calon pendeta, yang didirikan pertama kali oleh Gubernur Jenderal van Imhoff tahun 1745 di Jakarta. Sekolah dibagi menjadi 4 kelas secara berjenjang. Kelas 1 belajar membaca, menulis, bahasa Belanda, Melayu dan Portugis serta materi dasar-dasar agama. Kelas 2 pelajarannya ditambah bahasa Latin. Kelas 3 ditambah materi bahasa Yunanu dan Yahudi, filsafat, sejarah, arkeologi dan lainnya. Untuk kelas 4 materinya pendalaman yang diasuh langsung oleh kepala sekolahnya. Sistem pendidikannya asrama dengan durasi studi 5,5 jam sehari dan Sekolah ini hanya bertahan selama 10 tahun.

(4) Academie der Marine (Akademi Pelayaran)

Berdiri tahun 1743, dimaksudkan untuk mendidik calon perwira pelayaran dengan lama studi 6 tahun. Materi pelajarannya meliputi matematika, bahasa Latin, bahasa ketimuran (Melayu, Malabar dan Persia), navigasi, menulis, menggambar, agama, keterampilan naik kuda, anggar, dan dansa. Tetapi iapun akhirnya ditutup tahun 1755.

(5) Sekolah Cina

1737 didirikan untuk keturunan Cina yang miskin, tetapi sempat vakum karena peristiwa de Chineezenmoord (pembunuhan Cina) tahun 1740. selanjutnya, sekolah ini berdiri kembali secara swadaya dari masyarakat keturunan Cina sekitar tahun 1753 dan 1787.

(6) Pendidikan Islam

Pendidikan untuk komunitas muslim relatif telah mapan melalui lembaga-lembaga yang secara tradisional telah berkembang dan mengakar sejak proses awal masuknya Islam ke Indonesia. VOC tidak ikut campur mengurusi atau mengaturnya.

Pada akhir abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Pada masa ini, pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain: (1) Menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu; (2) Memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial; (3) Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa.; (4) Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia.

Era ini sesungguhnya telah beroleh pengaruh dari faham gerakan Aufklarung (pencerahan) yang berkembang di Eropa. Di antara tesisnya menyebutkan tentang penghargaan terhadap nalar, kebebasan spiritual serta sekularisasi agama dan negara. Implikasi logis dari hal ini salah satunya adalah penyerahan pengelolaan pendidikan kepada negara, bukan lagi kepada lembaga-lembaga keagamaan (gereja). Secara formil, pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan beberapa sekolah di Jawa sejak kepemimpinan Daendels, yaitu sekolah artileri (1806) di Jatinegara, sekolah pelayaran (1808) di Semarang, sekolah bidan (1809) di Jakarta, dan sekolah seni tari (1809) di Cirebon. Daendels ini juga dikenal sebagai tokoh pertama yang menginstruksikan para bupati agar mengusahakan pendirian sekolah-sekolah bagi remaja-remaja pribumi. Janssens yang menggantikan Daendels juga meneruskan kebijakan yang serupa di bidang pendidikan. Tetapi usahanya terinterupsi dengan kekalahan militer dan politik dari kerajaan Inggris. Hindia Belanda selanjutnya dikelola oleh Inggris di bawah Raffles. Secara kelembagaan formal, Inggris tidaklah menaruh perhatian besar kepada dunia pendidikan bagi kaum pribumi. Hanya saja, mereka tergolong sangat berminat melakukan eksplorasi ilmiah yang kemudian menghasilkan karya-karya intelektual yang cukup monumental, antara lain: History of Java karya Raffles, sejarah Sumatera, kamus Melayu dan pelajaran bahasa Melayu yang merupakan karya-karya Marsden, Java Government Gazette yang memuat ilmu pengetahuan tentang daerah dan penduduk, hasil kajian botani oleh Horsfield, dan juga kajian kepemilikan tanah di Jawa oleh Colin Mackenzie. Karya-karya tersebut memberi kontribusi signifikan bagi dunia ilmu pengetahuan sekaligus menjadi penanda khusus masa lima tahun (1811-1816) kekuasaan Inggris di Indonesia. Masa pemulihan kekuasaan Belanda pasca pendudukan Inggris menjadi titik tolak baru bagi perkembangan lebih maju dunia pendidikan di Indonesia.

Pada masa ini, pendidikan bagi pribumi kembali dirasa penting guna menopang operasionalisasi pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Van den Bosch (1829-1834) yang dikenal sebagai penggagas Cultuurstelsel tercatat pernah menerbitkan edaran agar didirikan sekolah dasar negeri di tiap karesidenan atas biaya Bijbelgenootschap (persekutuan Injil) tahun 1831. Tetapi kurang beroleh tanggapan karena menyelisihi prinsip netral sikap pemerintah dalam soal agama. Baru kemudian tahun 1848, dengan keluarnya Keputusan Raja, diinstruksikan untuk mendirikan sekolah-sekolah pribumi dengan pembiayaan sebesar f. 25.000 setahun yang dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendidik para calon pegawai negeri. Sejak itulah berdiri dan berkembang sekolah-sekolah dari tingkat dasar dan lanjutan hingga tinggi yang memperkenankan golongan pribumi (aristokrat) untuk turut menikmati pendidikan. Untuk mengurusi pendidikan, agama dan kerajinan, pemerintah Hindia Belanda juga telah membentuk departemen khusus pada tahun 1867. Perkembangan ini kemudian sempat mengalami kemunduran karena krisis ekonomi dunia (malaise) yang berlangsung hampir satu dekade (1883-1892).

Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapati tahapan barunya menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (Etische Politiek) pada tahun 1899 dengan motto “de Eereschuld” (hutang kehormatan) dan slogan “Educatie, Irigatie, Emigratie”. Prinsip-prinsip atau arah etis (etische koers) yang diterapkan di bidang pendidikan pada masa ini adalah: (1) Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan; (2) Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada, dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial. Dalam stratifikasi resmi tersebut dinyatakan bahwa penduduk dibagi kedalam 4 (empat) golongan: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa; (3) Golongan Bumiputera; dan (4) Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Tahun 1920, rumusan ini mengalami revisi menjadi seperti berikut ini: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Bumiputera; dan (3) Golongan Timur Asing. Perlu dicatat bahwa untuk golongan pribumi (bumiputera), secara sosial terstratifikasi sebagai berikut: (1) Golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat; (2) Pemimpin agama (Ulama); dan (3) Rakyat biasa.

Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi.

Sumber: http://peziarah.wordpress.com/

Sejarah Pendidikan Di Surabaya

Pendidikan adalah salah satu indikator yang dapat digunakan utuk melihat perkembangan kota, termasuk tingkat kecerdasan masyarakat. Di Surabaya, pengembangan kegiatan pendidikan beserta penyediaan fasilitasnya, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh pihak swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan. Catatan sejarah menunjukkan, pendirian sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di Surabaya pertama kali dilakukan pada tahun 1818. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1831, didirikan sekolah dasar negeri di mana untuk sekolah inipun, juga hanya terbatas untuk anak-anak orang Belanda. Sedangkan sekolah swasta, sebuah sekolah teknik yang disebut ambachtschool, dibuka pada tahun 1853. Usaha-usaha memajukan pendidikan khusus bagi anak-anak pribumi baru berkembang pada permulaan tahun 1900-an, dengan dibukanya MULO, HIS, HBS, dan Sekolah Kedokteran, yang kemudian dikenal dengan nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Perubahan ini terkait dengan berkumandangnya politik etis yang memaksa pihak pemerintah Belanda pada masa itu, untuk juga membuka sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi. Informasi mengenai pertumbuhan dunia pendidikan antara lain dapat dicatat dengan pendirian : Sekolah Dasar Negeri pada tahun 1831 Sekolah Pelayaran pada tahun 1835 Sekolah Dasar untuk Pribumi pada tahun 1853 Sekolah Pertukangan Swasta pada tahun 1858 Sekolah Kedokteran Hewan untuk Pribumi pada tahun 1860 Sekolah Pertukangan Negeri pada tahun 1862 Sekolah Teknik untuk Pribumi pada tahun 1909 Sekolah Teknik Menengah pada tahun 1912 Sekolah Kedokteran pada tahun 1923 www.surabaya.go.id

Perkembangan Pendidikan Barat pada Masa Kolonial Belanda

Usaha pendidikan bagi anak-anak di Indonesia untuk pertama kalinya diberikan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1848. Kebijakan pemerintah saat itu adalah mendirikan sekolah bagi bumiputera yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil, murah dan terdidik.

Hasil pendidikan itu kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan industri. Sejak dilaksanakan politik etis pada awal abad ke 20, ada upaya dari beberapa tokoh liberal Belanda, misalnya Van Deventer, untuk mengarahkan pendidikan bagi anak Indonesia demi pembebasan dari ketidakmatangan berdiri di atas kaki sendiri. Di lain pihak, kebutuhan akan tenaga-tenaga terdidik dan ahli telah mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah secara berjenjang.

Berikut ini kami ulas satu per satu jenjang pendidikan di masa itu:

1. Pendidikan Rendah Setingkat SD. 

Pendidikan rendah terdiri atas sekolah-sekolah yang berbeda bahasa pengantarnya, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan bahasa daerah.

A. Sekolah Rendah dgn Bahasa Pengantar Bahasa Belanda Europeesche Lagere School (ELS) atau Sekolah Rendah Eropa yang diperuntukan bagi keturunan Eropa, keturunan timur asing atau pribumi dari tokoh terkemuka. ELS yang pertama didirikan pd tahun 1817 dengan lama sekolah 7 tahun. Eerste Klasse School atau Sekolah Kelas Satu yang diperuntukan bagi penduduk non Eropa. Sekolah rendah ini ada 2 jenis berdasarkan kelompok sasaran, yaitu: Hollandsch-Chineesche School (HCS) atau Sekolah Cina-Belanda, diperuntukan bagi penduduk keturunan timur asing, khususnya keturunan Cina. HCS yang pertama didirikan pada tahun 1908 dengan lama belajar 7 tahun. Hollandsch-Inlandsche School (HIS) atau Sekolah Bumiputra-Belanda diperuntukan bagi keturunan Indonesia asli yang umumnya anak bangsawan, tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. HIS yg pertama didirikan pada tahun 1914 dengan lama belajar 7 tahun.
B. Sekolah Rendah dengan Bahasa Pengantar Bahasa Daerah.
Twede Klasse School atau Sekolah Kelas Dua, disediakan untuk golongan pribumi dengan lama belajar 5 tahun. Sekolah rendah ini pertama didirikan pada tahun 1892. Volksschool atau Sekolah Desa yang disediakan untuk anak-anak golongan pribumi dengan lama belajar 3 tahun. Sekolah Desa yg pertama di dirikan pama tahun 1907. Vervogschool atau Sekolah Sambungan sebagai kelanjutan dari Sekolah Desa untuk golongan pribumi dengan lama belajar 2 tahun. Vervogschool yang pertama didirikan tahun 1914.  Schakelschool atau Sekolah Peralihan yaitu sekolah peralihan dari Sekolah Desa ke sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Lama belajarnya 5 tahun dan diperuntukkan bagi golongan pribumi. Lulusan sekolah peralihan dapat melanjutkan ke MULO.

2. Pendidikan Menengah Setingkat SMP/SMA 

Jenis pendidikan menengah lanjutan di antaranya sbb:

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau Pendidikan Rendah yang Diperluas merupakan kelanjutan dari sekolah rendah yang menggunakan pengantar bahasa Belanda dengan lama belajar 3-4 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur asing dan pertama kali di dirikan pada tahun 1914. Algemeene Middelbare School (AMS) atau Sekolah Menengah Umum merupakan kelanjutan dari MULO berbahasa Belanda dan diperuntukkan bagi golongan pribumi dan timur asing. Lama belajar 3-4 tahun dan pertama di dirikan pada tahun 1915. AMS terdiri dari 3 jurusan, yaitu A1 jurusan Sastra Timur, A2 jurusan Klasik Barat, dan B jurusan Pengetahuan Alam.  Hoogere Burger School (HBS) atau Sekolah Tinggi Warga Masyarakat merupakan sekolah kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan pribumi, atau tokoh terkemuka. Sekolah ini menggunakan bahasa pengantar Belanda dan pendidikannya berorientasi ke barat. Lama belajar 3 tahun. Jenis sekolah ini disebut pula dengan Gymnasium dan pertama di dirikan pada tahun 1860. Adapula HBS yang menyelenggarakan pendidikan selama 5 tahun yang didirikan pada tahun 1867. Opleiding School Voor Indische Ambtenaren (OSVIA) atau Sekolah Pendidikan Pegawai Pribumi berdiri pada tahun 1900 dengan lama belajar 5 tahun dan menerima lulusan ELS. Pada tahun 1927 OSVIA ditingkatkan menjadi setaraf SMA menjadi Middelbaar Opleiding School Voor Indische Ambtenaren (MOSVIA) dengan lama belajar 3 tahun dan menerima lulusan MULO (1) School to Opleiding Van Inlandse Artsen (STOVIA) atau Sekolah untuk Mendidik Dokter Pribumi (sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1902 dengan lama belajar 7 tahun. Sekolah ini semula menerima lulusan ELS, kemudian ditingkatkan menerima lulusan MULO. Pada tahun 1913 didirikan sekolah sejenis di Surabaya , yaitu Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

3. Pendidikan Menengah Setingkat SMP/SMK 

Pendidikan menengah kejuruan didirikan dengan tujuan memberikan pendidikan pertukangan, teknik, dagang, pertanian dan kewanitaan. Jenis-jenis sekolah kejuruan tersebut antara lain sbb:

Ambachts Leergang adalah sekolah pertukangan dengan pengantar bahasa daerah. Sekolah ini menerima lulusan Twede Klasse School dan Vervolgschool. Selama 2 tahun pertama diberikan pengetahuan mengenai perkayuan dan besi. Tahun-tahun berikutnya diberi tambahan pengetahuan dan ketrampilan , seperti montir mobil, mebel, listrik atau pertukangan tembok. Sekolah yang pertama berdiri tahun 1881. Ambatchtsschool adalah sekolah pertukangan dengan pengantar bahasa Belanda. Sekolah ini menerima lulusan HIS, HCS dan Schakelschool. Sekolah ini bertujuan mencetak mandor dengan keahlian antara lain : montir mobil, mesin, listrik, kayu dan penata batu. Lama pendidikan 3 tahun.  Technisch Onderwijs atau Pendidikan Teknik adalah lembaga pendidikan lanjutan bagi Ambachtsschool dengan lama belajar 3 tahun. Sekolah ini pertama berdiri tahun 1906.  Handels Onderwijs atau Pendidikan Dagang adalah jenis sekolah ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Eropa. Sekolah ini pertama berdiri tahun 1914 dengan lama pendidikan 3 tahun.  Landboure Onderwijs atau Pendidikan Pertanian merupakan sekolah yang bertujuan memenuhi keperluan penduduk agraris dan perusahaan perkebunan Eropa. Sekolah ini berdiri pertama kali tahun 1903 dengan lama pendidikan 3-4 tahun.  Meisjes Vakonderuijs atau pendidikan Kejuruan Wanita dengan lama belajar sekitar 3 tahun. Jenis sekolah ini pertama kali berdiri tahun 1918.  Kweeksschool atau Sekolah Keguruan merupakan lembaga keguruan tertua yang sudah ada sejak permulaan abad ke 19. Sekolah yang pertama berdiri tahun 1851.

4. Pendidikan Tinggi.

Pada dasawarsa kedua abad ke 20, mulailah di didirikan pendidikan tinggi bagi golongan pribumi. Beberapa pendidikan tinggi yang terkenal yaitu sbb:
Geneeskundige Hooge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran. Sekolah ini didirikan di Jakarta pada tahun 1927 dan menerima lulusan AMS atau HBS dengan lama belajar 6 tahun.  Rechtskundige Hooge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan tahun 1924 dan menerima lulusan AMS dan HBS dengan lama belajar 5 tahun.  Technische Hooge School (THS) atau Sekolah Tinggi Teknik yang merupakan lembaga pendidikan tinggi teknik yang di dirikan di Bandung pada tahun 1920. Lembaga ini sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah Zending, yakni sekolah yang mempunyai tujuan penyiaran agama Kristen Protestan. Sekolah Zending diantaranya sbb:

Nederlandsche Zendingsvereeniging di Jepara (1852) dan Bandung (1858).  Utreehtsche Zendingsvereeniging di Papua, Halmahera dan Buru (1859).  Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging di Jawa Tengah (1859).  Rheinische Missiongessellschaft di Sumatra Utara (1861).. . . . .

Kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan di atas hanya dinikmati oleh sebagian kecil anak Indonesia yang mempunyai intelektual, motivasi dan keuangan yang cukup. Segala upaya di tempuh pemerintah Hindia Belanda untuk mempersempit kesempatan belajar dan mengusahakan pendidikan serendah atau selambat mungkin. Sistem gradualisme pendidikan memang dijalankan secara ketat, tetapi politik etis di bidang edukasi justru telah melahirkan kaum intelektual minoritas yang sangat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu.

Sumber:
Dari selembar kertas lusuh bekas pembungkus tempe, tidak di ketahui judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbitan dll

Catatan Kaki :

(1). Hoofden School (cikal bakal OSVIA) tersebar di Jawa, masing-masing berada di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Pada tahun 1900 sekolah-sekolah ini mengalami reorganisasi dan diberi nama baru, yakni OSVIA. Di Bandung, sebagian muridnya berasal dari Jawa Barat. OSVIA Magelang, menarik siswa-siswa dari Jawa Tengah, sedangkan OSVIA Probolinggo bagi siswa dari Jawa Timur.

Pada tahun 1900, OSVIA membuka cabang lagi di tiga tempat, yakni Serang, Madiun, dan Blitar. Pembukaan cabang itu dilakukan karena jumlah murid OSVIA meningkat dua kali lipat.

Pada tahun 1927 seluruh cabang OSVIA digabungkan menjadi MOSVIA (Middelbare Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren) yang berpusat di Magelang. Salah atu tokoh pergerakan nasional, KH. Ahmad Dahlan pernah menjadi pengajar Agama Islam di OSVIA Magelang. (Wikipedia)

Salah satu alumni MOSVIA Magelang adalah Bapak Sosiologi Indonesia (alm) Prof. Dr. Selo Soemardjan, yang menempuh pendidikannya di MOSVIA Magelang tahun 1931-1934.